Guna Percepatan Pembangunan, Pemkab Blitar Gandeng Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD Dalam Kegiatan CSR


Blitar.deliknews – Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar serta public, hal ini merupakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus dilakukan setiap perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk menindak lanjuti prihal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Blitar menggelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Peran Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dan Pelaksanaan Program TSP Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Blitar, bersama perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang ada di wilayahnya, Rabu (27/3/2019) di aula Wisata Kampung Coklat di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Pada kesempatanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Totok Subihandono yang kali ini di wakili oleh Kepala Bappeda, Suwandito membuka langsung agenda rapat yang dihadiri oleh perwakilan BUMN/BUMD, Pimpinan Perbankan dan Pelaku Dunia Usaha yang ada di Kabupaten Blitar.

“Ini sangat penting sebagai media koordinasi untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang CSR, juga mendorong kontribusi kemitraan pelaku usaha swasta, BUMN dan BUMD dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Blitar, ” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Totok Subihandono, melalui Kepala Bappeda Suwandito.

Foto : Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Suwandito saat diwawancari deliknews usai membuka rapat koordinasi dengan perusahaan swasta, BUMN/BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.

Maksud diadakan┬áRapat koordinasi┬áini, menurut Suwandito adalah sebagai forum untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TSP serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan. Selain itu, untuk memotifasi perusahaan – perusahaan yang ada di daerah maupun luar daerah dalam kegiatan sosialnya agar dapat masuk di Kabupaten Blitar.

“Kemampuan APBD sangat lah terbatas untuk menampung usulan – usulan dari masyarakat, maka dengan kegiatan CSA/CSR-nya perusahan mampu mengakomodasi usulan tersebut,” tuturnya.

Diungkap Suwandito, bahwa APBD Kabupaten Blitar untuk tahun 2019 sebesar 2,5 trilyun. Hal ini perlu adanya kerjasama lagi dengan pihak swasta (perusahaan) yang mana perusahaan merupakan selaku mitra pemerintahaan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sedangkan pembangunan itu sendiri, menurut dia adalah sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, sekaligus proses pengembangan sistem pemerintahaan untuk mewujudkan suatu tujuan pembangunan.

Terakhir, pembangunan dapat terwujud melalui tiga pilar. Yaitu, masyarakat, dimana masyarakat sebagai obyek pembangunan, pemerintah sebagai penyelengara dan pelaku usaha sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan.” terang Suwandito mengakhiri wawancaranya dengan deliknews.(kmf).


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *