Sidang Perdana Aktivis Anti Korupsi Blitar, Dihadiri Ratusan Masa Pendukung


Blitar.deliknews – Hari ini Kamis, (24/1/2019) sidang pertama aktivis anti korupsi Mohammad Trijanto dalam kasus ITE yang digelar di Pengadilan Negeri Blitar.

Dimana kasus yang menjerat aktivis anti korupsi Mohamad Trijanto bermula dari unggahan di media sosial facebook, dengan mengunggah foto sampul surat panggilan terhadap Bupati Blitar Rijanto yang diduga dari KPK dan sejumlah pejabat Pemkab Blitar. Namun setelah dikonfirmasi ke KPK, ternyata surat itu palsu.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Blitar Mulyadi Aribowo S.H, dan dua hakim anggota Rahid Pambingkas S.H, dan Suci Astri Pramawati S.H., M.hum. dan dimulai pukul 11.45 WIB di ruang sidang Cakra.

Agenda kali ini dengan pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa Mohammad Trijanto.

Ratusan pendukung yang terdiri dari masa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Rakyat Pemberatas Korupsi (KRPK), memberikan dukungan kepada pentolanya selama sidang.

Sehingga, selama sidang berlangsung, puluhan personel Polres Blitar Kota juga disiagakan baik didalam ruangan sidang maupun diluar ruangan. Hal ini, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Usai sidang, Mohammad Trijanto terlihat digiring ke mobil tahanan untuk kembali ke Lapas Kelas II B Blitar. Sebelum masuk mobil tahanan, Trijanto sempat berteriak ” Tangkap pembuat surat palsu KPK, ” dan disambut yel – yel dukungan massa KRPK.

Menurut Kuasa Hukum Trijanto, Hendi Priyono, seharusnya Pengadilan Negeri Blitar sudah mengklasifikasikan perkara ini ke dalam pidana khusus. Artinya, ada dua hal yang didakwakan dalam perkara ini, yaitu terkait kabar bohong dan pencemaran nama baik, ” tuturnya.

Selain itu, sebagai tindak pidana khusus, harusnya undang-undang yang lain seperti Undang-Undang nomer 1 tahun 1946 itu tidak masuk dalam dakwaan, karena Undang-Undang itu khususnya pasal 14 dan 15 telah mengatur tentang berita bohong dan sudah diakomodir dalam pasal 45 undang-undang ITE. Jadi, seharusnya berlakunya lex specialis, ” imbuh Hendi.

Masih menurut Hendi, atas dakwaan yang dibacakan, pihak kuasa hukum mengaku akan membuktikan bahwa relevan atas perkara ini hanyalah soal kabar bohong dan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 27 undang-undang ITE.

” Pada sidang pembuktian kami akan buktikan jika Undang-Undang tersebut tidak relevan dengan dakwaan yang disampaikan penuntut umum dalam sidang kali ini, ” janjinya.

Dalam kasus ini, Mohamad Trijanto dijerat dengan menerapkan Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau pasal 15 UU no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 th 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *