Jawa Timur Kasus Korupsi Menurun, Ini Alasanya !!!


Blitar.deliknews – Untuk mengungkap hasil penelitiannya terkait tren penindakan kasus korupsi di Jawa Timur selama tahun 2018, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama media mengadakan bedah kasus sejauh mana penangananya.

Sejauh ini, jumlah angka korupsi menunjukkan penurunan untuk di tahun 2018. Sedangkan di semester kedua jumlah kasus korupsi yang ditangani sebanyak 35 kasus, lebih sedikit dibanding tahun 2017 yang mencapai 84 kasus.

“ Meski mengalami penurunan kita semua tetap harus memantau. Sebab kita yakin ada korupsi yang masih belum terungkap karena saat ini semakin banyak modus-modusnya, ” ungkap Ketua KRPK, Imam Nawawi, Rabu (23/1/2019).

Lanjut Nawawi, sedang jumlah kerugian negara dari hasil korupsi pada tahun 2018 semester 2 mencapai angka 10,2 miliar. Sedang modus yang bermacam-macam mulai dari proyek fiktif, laporan fiktif, mark up, pemotongan, pencucian uang, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, penyunatan dan pungutan liar.

“ Modus paling banyak ditemukan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu kita mendorong APH untuk saling bersinergi tukar data dan pendapat untuk memberantas korupsi model sekarang ini, ” ujarnya.

Ditempat yang sama Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menitikberatkan tren vonis kepada koruptor masih belum maksimal. Pasalnya para penyelenggara negara yang terlibat korupsi mendapat vonis yang ringan yang rata-rata sekitar 6 tahun penjara.

“ Efek jera kepada koruptor ini penting. Belum lagi setelah dipenjara penanganan ada dilapas sehingga seperti remisi bisa dengan mudah didapat. Ini yang harus kita perlu perhatikan, ” ujarnya.

Juga dikatakan oleh Kurnia, kalau saat ini pemerintah dalam pengusutan korupsi hanya berkutat tindakkannya. Proses pidananya tidak sampai menyentuh pencucian uang yang dilakukan oleh koruptor.

“Jadi koruptor saat ini meski dipenjara masih kaya. Seharusnya perlu menyelidiki aset negara yang diamankan oleh koruptor dengan cara pencucian uang. Maka dari itu perlu peran dari penegak hukum untuk memeriksa juga pidana pencucian uang dilakukan koruptor ini, ” tegasnya.(red, DD)


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *